SK DIP

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAI

NOMOR :  10 Tahun 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENGELOLA

WEBSITE DESA RAMBAI TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA RAMBAI,

 

 

Menimbang : a.         bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi sebagai media penyebarluasan informasi program-program Desa Rambai dan Pemerintah Kota Pariaman secara luas kepada masyarakat secara optimal dan berkesinambungan melalui website Desa Rambai dengan alamat www.rambai.desa.id;

b.         bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, perlu ditunjuk personil  yang dianggap mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

c.         bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Pengelola Website Desa Rambai Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rambai;

 

Mengingat : 1.        Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);

2.        Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

3.        Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4.        Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5.        Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6.        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.        Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);

8.        Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

9.        Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

10.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;

11.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12.    Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

13.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016;

14.    Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Kewenangan desa di Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2004 Nomor 6);

15.    Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 1);

16.    Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 2);

17.    Peraturan daerah kota pariaman Nomor 11 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 (lembaran daerah kota pariamantahun 2018 nomor 11);

18.    Peraturan walikota pariaman nomor 52 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pariaman tahun 2019 (berita daerah kota pariaman tahun 2018 nomor 52);

19.    Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019( Berita daerah kota pariaman tahun 2018 No 60 );

20.    Peraturan Walikota Pariaman Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kota Pariaman Tahun Anggran 2019 ( Berita daerah kota pariaman tahun 2018 No 61 );

21.    Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kota Pariaman Tahun Anggran 2019 ( Berita daerah kota pariaman tahun 2018 No 62 );

22.    Peraturan Walikota Pariaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Tata Cara Payaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita daerah kota pariaman tahun 2018 No 5 );

Memperhatikan : 1.         Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

2.         Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

3.         Peraturan Desa Rambai Nomor  Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Rambai Tahun 2020

 

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Petugas Pengelola website Desa Rambai “rambai.desa.id”, Kegiatan Seksi Pemerintahan Tahun Anggaran 2020, dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

 

KEDUA : Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1.         melakukan koordinasi data informasi Desa Rambai untuk Operasional website Desa Rambai;

2.         mengumpulkan, inventarisasi data dari masing-masing bidang/urusan Desa Rambai dan Entry Data untuk pengisian data pada content yang ada pada website rambai.desa.id;

3.         mengidentifikasi pengunjung dan keinginan pengunjung website rambai.desa.id yang sejalan dengan arah pembangunan website rambai.desa.id;

4.         melakukan updating informasi maupun content website rambai.desa.id;

5.         menjamin kelancaran proses updating website rambai.desa.id;

6.         mempertanggungjawabkan secara teknis kelangsungan website rambai.desa.id;

7.         melakukan perbaikan dan recovery data jika terjadi kerusakkan atau gangguan terhadap website; dan

8.         melakukan maintenance terhadap website.

 

KETIGA :

 

Kepada Petugas Pengelola website Desa Rambai dalam melaksanakan tuganya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Rambai.

 

KEEMPAT : Kepada Petugas Pengelola website desa sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU, dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honor sebesar Rp.600.000/bulan.

 

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Seksi Pemerintahan APBDes Rambai Tahun Anggaran 2019.